Catatan Harian: Mencari Solusi Membangun Negeri

Rabu (22/1/20), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berdiskusi dan tukar gagasan dengan jajaran Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Temanya terkait otonomi khusus.

Kami diterima oleh Wakil Rektor IPDN (Prof. DR. Khasan Effendie, M.Pd) sebagai pimpinan. Didampingi oleh Kepala Lembaga Research dan Pengkajian Strategi Teknologi Pemerintahan Prof. Sadu Wasistiono, MS, Guru Besar Program Studi Doktor Prof. Dr. Hj. Ngadisah, MA, Wakil Rektor Bidang Administrasi Prof. Dr. Rizari, M.BA., M.Si, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Dr. Ismail Nurdin, M.Si, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Dr. Muhadam Labolo, M.Si, Dosen Fungsional IPDN Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H, dan Lektor Kepala Fakultas Manajemen Pemerintahan Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., CA.

Diskusi berlangsung hangat. Banyak ide atau gagasan menarik terlontar. Prof. Sadu mengingatkan bahwa dalam pembahasan otonomi khusus dan keistimewaan ini belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sejauh ini, evaluasi hanya dilakukan secara parsial.

Prof. Ngadisah mengingatkan bahwa dalam pendekatan penyelesaian masalah, jangan hanya mempertimbangkan faktor finansial karena seringkali ini yang menyebabkan konflik. Ia lebih cenderung melakukan pendekatan antropologi melalui pendekatan budaya, mendorong produktivitas Orang Asli Papua (OAP) melalui pendidikan dan keterampilan.

Dr. Muhadam memberikan masukan perlunya dibentuk lembaga baru yang khusus menangani kuasa otonomi khusus. Institusi ini dibedakan dengan kuasa otonomi daerah sehingga pertanggungjawabannya lebih jelas.

Saya sependapat dengan apa yang digagas oleh Prof. Sadu. Evaluasi secara menyeluruh terhadap dana otonomi khusus dan dana keistimewaan perlu dilakukan sehingga didapatkan solusi yang terbaik untuk negeri ini.

Memang, kebijakan asimetris dapat berdampak pada kecemburuan daerah-daerah lain. Sebagai contoh Bali juga menginginkan keistimewaan dengan budaya dan pariwisatanya. Daerah-daerah lainnya punya keistimewaan masing-masing. Jika masing-masing daerah diberikan kekhususan dan keistimewaan maka tidak ada lagi yang khusus dan istimewa.

Ke depan perlu ada perumusan yang lebih tepat dan berkeadilan dalam melakukan distribusi DAU dan dana lainnya, sehingga masing-masing daerah merasa puas dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Pada kesempatan diskusi ini, saya juga sempat lontarkan gagasan apakah memungkinkan dilakukan sister province, antara provinsi yang memiliki kapasitas fiskal yang baik dengan provinsi yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah, yang sifatnya mandatory.

Lebih dari itu semua, yang perlu dimiliki oleh seluruh elemen bangsa ini adalah sikap kenegarawanan seperti halnya para the founding father negeri ini. Yang orientasinya adalah apa.yang bisa saya berikan bukan apa yang bisa saya terima untuk negeri kita tercinta. Di sinilah pendekatan antropologi diperlukan sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Ngadisah.

Semoga ke depan akan didapatkan rumusan yang lebih baik dan berkeadilan, sebagai solusi untuk membangun negeri.

Aamiin

Leave a Comment