Catatan Harian: Tiga Alasan Tarif Tol Tidak Boleh Dinaikkan

Pagi ini, Rabu (29/1), saya jadi nara sumber acara yang disiarkan langsung oleh TV Parlemen. Isunya soal kenaikan tarif tol Dalam Kota oleh pemerintah. Diberlakukan pada awal Februari 2020.

Kenaikan tarif tol tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1231/KPTS /M/2019. Ruas tol dimaksud adalah Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit. Selain dinaikkan, Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) juga melakukan penyederhanaan menjadi 3 golongan, yakni:

1. Golongan I : Rp.10.000,-
2. Golongan II (2019) : Rp. 15.000,-
3. Golongan III (2019): Rp. 17.000,-

Tarif Golongan II (2017) mengalami kenaikan hingga 30,43% sedangkan golongan yang lain (selain Golongan I) mengalami penurunan. Padahal, pemilik kendaraan golongan II didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah (UMKM).

Berbeda dengan kendaraan niaga Golongan IV (2017) dan V (2017) (sekarang menjadi Golongan III (2019) yang mayoritas dimiliki oleh korporasi.

Sesuai aturan yang tercantum dalam UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan 2 tahun sekali. Terakhir tarif tol ini mengalami kenaikan pada Desember 2017. Apabila dibandingkan dengan tarif yang lalu, maka golongan I mengalami kenaikan sebesar 5,26%, Golongan II (2017) naik sebesar 30,43%, Golongan III (2017) turun sebesar3,22% (sekarang menjadi Golongan II (2019)), Golongan IV (2017) turun sebesar 10,52% (sekarang menjadi Golongan III (2019)), Golongan V (2017) turun sebesar 26,09% (sekarang menjadi Golongan III (2019)).

Ada tiga catatan kritis saya terkait ini. Pertama, ada ketidakadilan. Sebab Tarif Golongan II (2017) naik hingga 30,43%, sedangkan golongan yang lain (selain Golongan I) mengalami penurunan. Padahal, pemilik kendaraan golongan II didominasi oleh UMKM.

Kedua, kenaikan yang mencapai 30,43% melanggar Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Jika tetap dinaikkan, pemerintah harus tetap berpedoman kepada Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pasal 67 dimana penyesuaian tarif tol harus ditetapkan berdasarkan laju inflasi. Dan juga memastikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terpenuhi dengan memperhatikan kepuasan pelanggan pengguna tol.

Berdasarkan inflasi 2018 dan 2019, dengan asumsi SPM terpenuhi, maka seharusnya kenaikan tidak melebihi 6% dari tarif sebelumnya. Sesuai Pasal 48 ayat (1), Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

Ketiga, soal pelayanan. Kenaikan tarif tol semestinya diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan. Fakta memperlihatkan pelayanan tol dalam kota merosot kualitasnya.

Arus lalu lintas masih macet parah. Jalan masih banyak yang perlu diperbaiki. Tidak cepatnya respons operator jalan tol dalam membantu bila ada kendaraan yang mengalami masalah. Bahkan sejumlah ruas jalan masih tergenang banjir saat hujan deras seperti belum lama ini terjadi. Ini mencerminkan masih buruknya pelayanan yang diberikan.

Dengan kondisi ini, seharusnya tarif Tol Dalam Kota diturunkan, bukan malah dinaikkan. Oleh karena itu, saya minta Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol mengevaluasi kebijakannya. Apalagi kondisi rakyat sedang lemah daya belinya.

Leave a Comment