Bang Syaikhu News

Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu memberi arahan terkait pentingnya akurasi pendataan warga miskin. Dengan data yang telah diverifikasi, menurutnya dapat menentukan arah kebijakan pemerintah mengentasan kemiskinan. Hal itu ia katakan saat rapat Evaluasi Verifikasi Data Masyarakat Miskin Kota Bekasi Tahun 2014 yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bekasi di Griya Wulan Sari, Kamis (5/5).

“Pemutakhiran data base ini menjadi perhatian kita. Data sampai kapanpun tidak akan selesai dan terus berubah. Apabila berhasil mendapakan data base yang akurat, data itu dapat menjadi indikator penyelesaian kemiskinan pada tahun yang akan datang,” kata Ahmad Syaikhu.

Dihadapan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dr Anne Nur Chandrani serta para Camat dan Lurah yang hadir, Ahmad Syaikhu menekankan progres verifikasi data warga miskin untuk segera dilakukan. Ini katanya bisa dilakukan secara bottom-up dengan memprioritaskan pendataan dilevel terbawah yakni kelurahan dan kecamatan.

“Ujung tombak ada dikelurahan dan kecamatan untuk memonitor perkembangannya. Dan jangan sampai warga miskin yang telah meninggal pun masih masuk pada data warga miskin ,” imbaunya.

Menurut pria kelahiran Cirebon ini, sebanyak 338 ribu warga miskin di Kota Bekasi telah masuk dalam program BPJS Kesehatan. Sedangkan warga miskin yang tidak masuk dalam program Jamkesmas sebanyak 150 ribu jiwa diakomodir melalui Kartu Sehat milik Pemkot Bekasi.

Data pemilik kartu sehat pun menurut Ahmad Syaikhu akan diversifikasi ulang hingga mencapai data akurat. Rencananya pada masa mendatang data warga miskin pemegang kartu sehat juga akan di integrasikan masuk dalam BPJS Kesehatan.

“Data itu harus akurat, Jika tidak warga yang pasti tidak akan berobat seperti warga yang telah meninggal dan sudah tidak miskin lagi, masih termasuk ke BPJS dan dibayar premi nya oleh pemerintah kota. Sementara ini kartu sehat masih berlaku,” ucap Wakil Walikota Bekasi.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan adanya data base, pemerintah dapat mengurai program penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, untuk penanggulangan kemiskinan sendiri, Pemkot Bekasi memiliki tiga program sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Yang pertama, program pemberian langsung dana  kepada individu seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jamkesmas, program Kartu Sehat, dan lain sebagainya.

Kedua, penyusutan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat seperti program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) diantaranya kegiatan pengerjaan jalan lingkungan, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Dan ketiga, pemberdayaan dari segi ekonomi melalui pembiayaan kredit usaha.

“Pemerintah Kota Bekasi menerapkan tiga program melalui penerapan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, tentang penanganan kemiskinan. Dan hal itu juga terdapat di RPJMD Pemkot Bekasi melalui program Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi dan saya,” jelas Ahmad Syaikhu.

Selain tiga hal, lanjutnya, Bappeda Kota Bekasi juga telah mensosialisasikan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan diharapkan menjadi rujukan instansi dan dinas terkait melakukan program pemberdayaan warga miskin. (goeng/rdn/fbi)