Soal Penanggulangan Kemiskinan di Bekasi, Ini Arahan Wawalkot kepada SKPD & BUMD
Persoalan kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang tidak bisa tuntas dengan mengandalkan satu pihak yakni pemerintah. Namun juga menjadi tanggung jawab semua stake holder termasuk didalamnya peran dari masyarakat.
Hal ini dikatakan Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu saat berkesempatan membuka dan memberikan arahan pada para peserta soslialisasi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan BUMD, yang termasuk dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bekasi.
Acara yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi dengan tema sosialisasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 2014, pada hari Selasa (6/5) mengambil tempat di Hotel Hom, Tambun, Kabupaten Bekasi.
Selain Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu hadir pula Kepala Bappeda Kota Bekasi Suwarli dan Sekretaris Bappeda Kota Bekasi Nellyana Koesman.
Menurut Ahmad Syaikhu yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengatakan, diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah, BUMD, dan stakeholder lainnya agar angka kemiskinan semakin menurun.
“Ada sekitar 338.000 penduduk kota Bekasi masuk dalam penduduk miskin terdata dalam program Jamkesda dan Jamkesmas tahun 2013,” ucapnya.
“Untuk itu, program-program antara pemerintah kota dan provinsi untuk lebih di sinergitaskan. Pemprov telah menggulirkan Kredit Cinta Rakyat (KCR) dan upaya pemkot untuk lebih mensosialisasikan adanya prgogram tersebut agar menjadi modal usaha masyarakat meningkatkan perekonomian keluarga,” Kata Ahmad Syaikhu.
Ahmad Syaikhu menambahkan aspek kelembagaan juga harus ditingkatkan peran dan kualitasnya. Menurutnya, kelembagaan penanggulangan kemiskinan sekarang ini dalam bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPD) sangat lemah.
“Dengan format berupa tim intensitas koordinasi dan pertemuan hanya secara temporal saja. Pertemuan atau rapat pun hanya saat diundang,” katanya. Oleh karena itu dengan kelembagaan seperti itu, tidak mampu memberikan sinergitas untuk mengatur stakeholder untuk menanggulangi kemiskinan. Kelembagaan tersebut perlu diperkuat.”
Selain itu faktor lain yang mempengaruhi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bekasi adalah soal kebijakan (policy) dan penganggaran.
“Kebijakan dan penganggaran juga ternyata pada tahun ini menurun. padahal justru harus sebaliknya. selain itu peningkatan sumber daya manusia yang handal untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan stakeholder terkait,” ucap Ahmad Syaikhu
Di akhir arahannya, Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu turut mengapresiasi jajaran dari Bappeda Kota Bekasi yang telah merumuskan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
“Dokumen ini bisa menjadi kerangka acuan atau pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang harus diselesaikan stakeholder di Kota Bekasi. Diharapkan semuanya dapat mengacu pada Dokumen SPKD tersebut,” harapnya. (MC Bekasi/goeng/feb)
